Pemberian Pupuk Gratis Bagi Petani Dapat Jadi Solusi Peningkatan Kesejahteraan di DIY

17-02-2023 / BADAN ANGGARAN
Anggota Banggar DPR RI My Esti Wijayati saat mengikuti pertemuan di Ruang Pertemuan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal dan Pajak DIY, Selasa (13/2/2023). Foto: Runi/nr

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI My Esti Wijayati mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2022 angka kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tertinggi se-Pulau Jawa. Sebanyak 51 persen berada di sektor pertanian, sedangkan daerah yang kemiskinan tertinggi berada di Gunung Kidul dan Kulon Progo. Dengan demikian, menurut My Esti harus ada jalan keluar untuk mengatasi kemiskinan tersebut.

 

“Adapun cara lain bisa dengan memberikan subsidi pupuk, namun jika berbicara subsidi pupuk tidak bisa hanya di Yogyakarta saja. Harus ada pembicaraan khusus untuk petani yang perlu kita lakukan bisa dari subsidi APBD sendiri. Atau dengan cara memberi pupuk gratis. Di harapkan melalui pemberian pupuk secara gratis pendapatan bisa naik, dapat memberikan ruang kesejahteraan kepada para petani,” demikian dikatakannya usai melakukan pertemuan dengan pertemuan dengan Kepala Kanwil Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DIY beserta pejabat terkait lainnya di Ruang Pertemuan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal dan Pajak DIY, Selasa (13/2/2023).

 

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan telah berupaya agar seluruh pemangku kepentingan di DIY bersama DPR melakukan pendekatan dari seluruh sektor untuk mengentaskan kemiskinan. “Jadi saya berharap memang seluruh pemilik kebijakan di wilayah ini termasuk pemerintah pusat, dan pemerintah daerah perlu adanya sinergitas yang baik. Pasalnya jika dilihat dari segi anggarannya sudah cukup tinggi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah di atas Rp5 triliun," urai My Esti.

 

Ia menambahkan, sinergitas yang baik dari pemangku kepentingan itu kunci dari usaha untuk mengentaskan kemiskinan. Sebab jika berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergitas dan koordinasi, maka usaha yang sudah dilakukan tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. "Perlu adanya sinergitas dan kordinasi yang baik daripada pemangku kepentingan, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, duduk bersama memberikan solusi bagaiman cara mengetaskan kemiskinan agar DIY tidak lagi ada predikat daerah yang angka kemiskinan tertinggi se-Jawa,” tukasi Legislator Dapil DIY itu. (rni/aha)

BERITA TERKAIT
Banggar Kasih Solusi Cespleng Antisipasi Risiko Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Apa Saja?
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan PPN...
Pertimbangkan Kondisi Ekonomi, Pemerintah Diberi Ruang Diskresi Batas Atas-Bawah Kenaikan PPN
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merespon terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi...
Kunjungi Jatim, Banggar Bahas Kenaikan PPN 12%
04-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Surabaya - Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR...
Rapat Banggar DPR Bahas Anggaran 2025 Bersama Tujuh Menko
02-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator Kabinet Merah Putih di ruang...